Oleh : Dwi Tirta Kencana, S.E., M.S.Ak.,Akt.
Tim Kelompok Keilmuan Ekonomi dan Keuangan
Universitas Teknokrat Indonesia
Kepercayaan Publik Terkikis
Masyarakat Indonesia saat ini tengah mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah, terutama terkait dengan isu pajak. Kasus Rafael, seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak, menjadi sorotan utama yang menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Salah satu dampak utama dari kasus ini adalah terkikisnya kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Pada saat publik kehilangan kepercayaan, hal ini dapat berdampak buruk pada tingkat kepatuhan membayar pajak.
Baca Juga: PKM Team of Universitas Teknokrat Indonesia , Assists Miss Mojito Lampung’s Digital Marketing UMKM
Kejadian seperti ini dapat menciptakan kesan bahwa sistem perpajakan tidak adil dan bahwa kasus pelanggaran pajak oleh pihak tertentu tidak ditangani secara tegas oleh pemerintah. Masyarakat merasa frustrasi dan kecewa, menganggap bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak digunakan sebagaimana seharusnya untuk pembangunan negara. Dalam menghadapi situasi ini, perlu adanya perubahan mendasar dalam sistem perpajakan untuk memulihkan kepercayaan publik.
Ketidakadilan dalam Sistem Perpajakan
Penting untuk memahami bahwa persepsi ketidakadilan dalam penanganan kasus seperti Rafael dapat memperburuk krisis kepercayaan. Jika masyarakat merasa bahwa pelanggaran pajak tidak ditindaklanjuti dengan tindakan yang tegas, hal ini dapat menimbulkan kepercayaan bahwa ada celah-celah dalam sistem. Oleh karena itu, diperlukan upaya maksimal dari pemerintah untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang sepadan bagi pelanggar pajak, tanpa memandang status sosial atau ekonomi.
Pemerintah perlu menunjukkan komitmen yang kuat untuk memberantas praktik-praktik tidak etis dalam dunia perpajakan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan transparansi dalam penanganan kasus pajak, memberikan sanksi yang tegas, dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan cepat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan melihat bahwa setiap pelanggaran pajak akan ditangani dengan serius dan adil, mengurangi persepsi ketidakadilan.
Dampak Pada Kepatuhan Membayar Pajak
Krisis kepercayaan terhadap sistem perpajakan juga dapat berdampak langsung pada tingkat kepatuhan membayar pajak. Jika masyarakat merasa bahwa pembayaran pajak tidak memberikan dampak positif yang nyata pada pembangunan negara, mereka cenderung menolak untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Kasus Rafael dan kasus serupa menciptakan kesan bahwa menghindari atau menyalahgunakan pajak adalah perilaku yang dapat diterima. Hal ini dapat memicu penurunan kepatuhan wajib pajak secara umum, karena beberapa orang mungkin tergoda untuk mengikuti contoh tersebut atau mencari celah-celah hukum untuk mengurangi kewajiban pajak mereka.
Peran Strategis Penghasilan Pajak
Kementerian Keuangan sebagai pemegang kendali kebijakan perpajakan harus mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memastikan bahwa kejadian seperti kasus Rafael tidak terulang. Penghasilan dari pajak memiliki peran strategis dalam pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan internal dan perbaikan sistem untuk memastikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem perpajakan pulih.
Peningkatan Transparansi dan Keadilan
Untuk mengatasi penurunan kepatuhan wajib pajak yang potensial, perlu dilakukan perubahan dalam sistem perpajakan. Pemerintah harus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan efektivitas dalam penegakan hukum perpajakan. Reformasi perpajakan menjadi suatu keharusan, dengan fokus pada mengurangi kesenjangan perpajakan, memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan, dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kewajiban perpajakan.
Peran Kesadaran Masyarakat
Penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran penting pajak dalam pembangunan negara. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara pajak digunakan untuk kepentingan bersama, masyarakat akan lebih termotivasi untuk mematuhi kewajiban pajak mereka. Kampanye edukasi perpajakan dapat menjadi salah satu strategi untuk mencapai hal ini, menginformasikan masyarakat tentang dampak positif dari pembayaran pajak dan kontribusinya terhadap kemajuan negara.
Baca Juga: Hasil Koln Vs Bayern 0-1, Dua Rekor Kane Di Balik Kemenangan Die Roten
Membangun Kepercayaan Kembali
Dalam menghadapi krisis kepercayaan terhadap sistem perpajakan, langkah-langkah konkret perlu diambil. Peningkatan transparansi, keadilan, dan efektivitas dalam penegakan hukum perpajakan adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Perubahan internal dan reformasi perpajakan harus menjadi agenda utama pemerintah. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dapat dipulihkan. Dengan perubahan yang tepat, Indonesia dapat melangkah maju menuju sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan dapat diandalkan.
